AWpXY408eFgTMZfAqTF4BFiqwKCPEBSc31nK3rsb

UU No. 7 Darurat 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi (uu no. 7/drt/1955)

UU No. 7 Darurat Tahun 1955.
Perumusan tindak pidana di bidang ekonomi secara khusus dalam perundang-undangan Indonesia diatur dalam UU No. 7 Darurat Tahun 1955 (UUTPE), sebagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP secara khusus mengatur Tindak Pidana Ekonomi.

Pengaturan dalam UU tersebut mengenai TPE dikelompokkan menjadi 3, yaitu:
1. TPE berdasarkan Pasal 1 ayat 1e UUTPE, yang menunjuk perbuatan pelanggaran berbagai ordonansi, wet, UU. Peraturan perundang tersebut berubah-ubah, dan diubah sesuai dengan perkembangan.

2. TPE berdasarkan Pasal 1 ayat 2e UUTPE yaitu pelanggaran berkaitan dengan pelaksanaan perdailan, dan hukuman menurut UUTPE.

3. TPE berdasarkan Pasal 1 ayat 3e UUTPE meliputi tindak pidana yang diatur dalam UU di luar UUTPE dan dinyatakan sebagai TPE oleh UU yang bersangkutan.

UU No. 7 Darurat 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi

Dalam KUHP, Ketentuan KUHP yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana dibidang ekonomi di antaranya adalah :
1. Pasal 202 : Membuat perlengkapan air minum untuk umum membahayakan nyawa atau kesehatan.
2. Pasal 204 dan 205 : Menjual, menawarkan, menyerahkan barang yang membahayakan nyawa atau keselamatan orang.
3. Pasal 211 : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pejabat.
4. Pasal 216 : Tidak menuruti perintah UU oleh pejabat.
5. Pasal 244-251 : Pemalsuan mata uang.
6. Pasal 253 : Pemalsuan materei.
7. Pasal 254, 256, 257 : Pemalsuan Merek.
8. Pasal 255 : Pemalsuan Tanda tera.
9. Pasal 258 : Pemalsuan ukuran atau takaran, anak timbangan.
10. Pasal 263, 264 : Memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan.
11. Pasal 266 : Memasukkan data palsu ke suatu akta otentik.
12. Pasal 322 : Membuka rahasia jabatan.
13. Pasal 322 : Membuka rahasia mengenai perusahaan dagang, kerajinan.
14. Pasal 362 : Pencurian.
15. Pasal 372 -375 : Penggelapan.
16. Pasal 378, 379 : Perbuatan curang.
17. Pasal 380 : Memalsukan atau nama atas hasil kesasteraan, keilmuan, kesenian.
18. Pasal 381, 382 : Melakukan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi.
19. Pasal 382 bis : Melakukan persaingan curang untuk mendapatkan, memperluas hasil dagang atau perusahaannya untuk menyesatkan khalayak umum.
20. Pasal 383 : Melakukan perbuatan curang kepada pembeli.
21. Pasal 386 : Menjual, menawarkan makanan, minuman, obat palsu.
22. Pasal 392 : Mengumumkan daftar atau neraca tidak benar.
23. Pasal 393 : Memasukkan atau mengeluarkan barang dari atau ke luar Indonesia berasal dari bungkus palsu, merek palsu atau milik org lain.
24. Pasal 396-406 : Tindak pidana terkait dengan kepailitan.
25. Pasal 480 : Penadahan.

Baca juga:
Beberapa KUHP Negara asing menentukan pengaturan secara khusus maupun tidak mengenai tindak pidana dibidang ekonomi, seperti :
1. Albania : Crime Againts Economic Activities.
2. Bulgaria : Crime Againts the Economy.
3. China : Crime Undermining Order of Socialist Market Economy.
4. Latvia : Criminal Offence of an Economic Nature.
Related Posts
SHARE

Related Posts

Subscribe to get free updates

Post a Comment