AWpXY408eFgTMZfAqTF4BFiqwKCPEBSc31nK3rsb

Sanksi Administrasi Dalam Tindak Pidana Ekonomi

Sanksi Administrasi Dalam Tindak Pidana Ekonomi : Sedangkan untuk sanksi administrasi atau administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif dalam tindak pidana ekonomi.

Sanksi Administrasi Dalam Tindak Pidana Ekonomi

Pada umumnya sanksi administrasi atau administratif dalam tindak pidana ekonomi berupa:
1. Denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008).

2. Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009).

3. Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008).

4. Tindakan administratif (misalnya yang diatur dalam Keputusan KPPU No. 252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008).

Dasar hukum:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda.

3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan.

4. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

5. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 26 Tahun 2009 tentang Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Keselamatan Penerbangan.

Baca juga:
Related Posts
SHARE

Related Posts

Subscribe to get free updates

Post a Comment